Dosen TIN Raih Penghargaan KI Bidang Paten 2018

Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (Hakteknas) merupakan salah satu hari bersejarah nasional yang diperingati setiap tanggal 10 Agustus. Peringatan Hakteknas yang merupakan tonggak sejarah kebangkitan teknologi Indonesia ini berawal dari peluncuran dan penerbangan perdana pesawat N-250 Gatotkaca pada 10 Agustus 1995 di Bandung. Puncak Peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (Hakteknas) ke-23 akan dilaksanakan di kota Pekanbaru, Riau, pada tanggal 10 Agustus 2018. Pemilihan kota Pekanbaru sebagai tuan rumah Hakteknas ke-23 melanjutkan tradisi Kementerian Riset, Teknologi untuk menyelenggarakan Puncak Peringatan Hakteknas di luar kota Jakarta. Peringatan Hakteknas Ke-21 dilaksanakan di kota Solo, sedangkan Hakteknas Ke-22 dilaksanakan di kota Makassar. Adapun tema yang diangkat pada Haktenas tahun ini ialah “Inovasi untuk Kemandirian Pangan dan Energi” dengan sub tema: “Sektor Pangan dan Energi di Era Revolusi Industri 4.0”.Pada Harteknas 2018 ini, dua orang dosen TIN yaitu Prof Erliza Hambali dan Prof Ani Suryani akan menerima penghargaan kekayaan intelektual bidang paten 2018 pada malam apresiasi peringatan Harteknas ke-23 di Riau.

Kategori “Peneliti dengan Permohonan Paten Terbanyak dalam Pangkalan Data SINTA (Science and Technology Index)

Kekayaan Intelektual atau Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau Hak Milik Intelektual adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk Intellectual Property Rights (IPR) atau Geistiges Eigentum, dalam bahasa Jermannya. yakni hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Pada intinya HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia (wikipedia).

Secara garis besar HKI dibagi menjadi dua bagian, yaitu :

  1. Hak Cipta (Copyrights) – adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
  2. Hak Kekayaan Industri (Industrial Property Rights), yang mencakup :
    1. Paten (Patent) – Adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut kepada pihak lain untuk melaksanakannya
    2. Desain Industri (Industrial Design) – Adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.
    3. Merek (Trademark) – Adalah suatu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan atau jasa.
    4. Indikasi Geografis (Geographical Indication) – Yaitu Suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.
    5. Desain tata letak sirkuit terpadu (layout design of integrated circuit) – Adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada Pendesain atau hasil kreasinya, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.
    6. Rahasia dagang (Trade secret) – Adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.
    7. Perlindungan Varietas Tanaman (Plant Variety Protection) – adalah perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman.

Leave a Reply

Your email address will not be published.